"Jadi pada intinya kami dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendukung penuh langkah yang dilakukan. Untuk PI 10% ini lebih cepat lebih baik. Kalau masalah saham insya Allah mengikuti yang penting cepat, dikala kondisi efisiensi saat ini kami sangat membutuhkan anggaran yang bisa membuat kami kembali hidup. Harapannya cuma dari ini karena di BPH migas dipotong begitu besar. Jadi harapannya memang disegerakan memang," ungkap Bupati Dillah.
"Pak Direktur, tadi yang disampaikan oleh pak Gubernur kalau memang tidak perlu pendataan kami mendukung saja, tidak perlu mendata. Tadi disampaiakan membutuhkan waktu 2 minggu sampai satu bulan. Jangan sampai nanti karena terlalu lama waktunya selesai. Hasil produksi sudah terjun bebas, sudah habis, tidak ada lagi pak yang mau kita bagi-bagi, sudah habis yang mau dibagi-bagi. Karena ada beberapa kabupaten yang terjadi seperti itu. Kelamaan pak, pengurus ini kelamaan kemudian agak ngotot masalah saham dan pada akhirnya ketika sepakat hasil produksi sudah habis, "lanjutnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat bahwa Pemerintah Tanjung Jabung Barat mengikuti proses yang ada.
"Saya ikut saja untuk proses yang ada. Yang paling penting duit masuk ke kabupaten lain. Kami menyampaikan apresiasi atas upaya bapak Gubernur untuk pecepatan realisasi PI ini. Kalau dapat yang disampaikan pak Gubernur tadi lebih cepat lebih baik bahwa ada yang bisa dipotong-dipotong sepanjang kita tidak melanggar aturan," ungkap Wakil Bupati