Fraksi PPP juga menyinggung anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp8,5 miliar yang tidak direalisasikan sama sekali selama tahun 2024.
Mereka menyarankan agar pos anggaran tersebut tidak kembali dicantumkan dalam RAPBD 2026 apabila tidak digunakan secara efektif.
Selain itu, perhatian turut diberikan pada rendahnya penyerapan bantuan keuangan untuk desa dan kelurahan di seluruh wilayah Jambi. Dari total alokasi Rp168,2 miliar, hanya sekitar 32,5 persen atau Rp54,6 miliar yang terealisasi.
"Kami ingin tahu apakah dana yang baru ditransfer pada Juli 2025 merupakan tunda bayar tahun lalu atau memang bagian dari anggaran tahun ini," kata perwakilan PPP.
Fraksi PPP juga meminta kejelasan atas data penyusutan aset tetap milik daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024.
Mereka ingin mengetahui aset mana saja yang mengalami pengurangan nilai secara signifikan, khususnya untuk kategori aset tidak bergerak.
Dengan rangkaian kritik dan pertanyaan tersebut, Fraksi PPP menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran dan aset daerah demi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat Jambi.